MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, menggelar Reviu Hasil Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, ini secara khusus membedah Aspek Kebijakan Pelayanan, meliputi Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan (MP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pemprov Sulbar.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta memastikan terlaksananya pelayanan dasar yang berkualitas.
Kegiatan yang bertempat di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar ini, dihadiri oleh perwakilan dari tujuh perangkat daerah, 33 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta lima UPTD Satuan Pendidikan (SMAN/SMKN) yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju.
Acara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, H. Habibi Azis, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar. Dalam sambutannya, Habibi memberikan motivasi sekaligus apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah berkomitmen mengupayakan perbaikan administrasi pelayanan publik pada PEKPPP Mandiri Tahun 2026.
‘’Tentunya kita mengapresiasi kepada perangkat daerah yang berkomitmen kuat mengupayakan perbaikan administrasi pelayanan publik tahun 2026 ini,’’ ujar Habibi.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, hadir langsung membawakan materi mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pelayanan. Dalam pemaparannya, Rahmah menekankan betapa krusialnya peran Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan SKM.
"Aspek kebijakan pelayanan sangat penting karena menjamin kepastian prosedur, waktu, biaya, dan persyaratan. Hal ini juga menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan secara konsisten, memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, menjadi dasar pengukuran kinerja, serta menunjukkan komitmen perangkat daerah terhadap pelayanan yang akuntabel," jelas Rahmah.
Ia menambahkan bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur utama penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan dalam menilai kualitas pelayanan itu sendiri.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menjelaskan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi penyelenggara layanan. Menurutnya, kepuasan publik sangat ditentukan oleh standar pelayanan yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
"SOP sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik karena berfungsi sebagai pedoman kerja yang memastikan seluruh proses pelayanan berjalan secara terstruktur, konsisten, dan terukur," ujar Subuki.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi Sulbar, Herman Dalipang, mengupas tuntas teknis penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Herman menegaskan bahwa esensi SKM bukan sekadar mengejar nilai atau angka semata, melainkan untuk mengidentifikasi aspek layanan yang masih memerlukan perbaikan.
"Ada stigma yang melekat di masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah, seperti petugas yang kurang kompeten, waktu yang lama, alur berbelit-belit, hingga pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Stigma negatif ini dapat kita runtuhkan dengan penerapan SKM. Prinsip utamanya adalah dengarkan pengguna layanan, olah data secara objektif, lalu segera tindak lanjuti hasilnya," pungkas Herman.