MAMUJU – Penata Layanan Operasional Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Andi Rillya Rusdikawati, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) serta Sosialisasi PBPU Alih Segmen PPU-PN Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar.
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju. Kegiatan berlangsung di Ruang Kasuari, Hotel Maleo, Mamuju.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemprov dalam memastikan terlaksananya pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh aparatur dan masyarakat.
Menurut Andi Rillya Rusdikawati, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan ketepatan dan kesesuaian data perhitungan iuran jaminan kesehatan. Di samping itu, pertemuan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai mekanisme peralihan status kepesertaan dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/mandiri) menjadi Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN), yang mencakup PNS dan PPPK.
"Dengan kegiatan yang kami ikuti ini, diharapkan ada peningkatan dan ketepatan data perhitungan iuran jaminan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga penting untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap pengendalian dan percepatan layanan pencairan dana," ujar Rillya.
Melalui sinkronisasi data yang lebih akurat ini, diharapkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kesehatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar dapat berjalan lebih optimal, cepat, dan transparan.